paito warna oregon 1

    Release time:2024-10-07 04:20:35    source:sirkuit4d claim bonus   

paito warna oregon 1,ktp303 login,paito warna oregon 1

JPNN.com » Nasional » Humaniora » 2 PR Besar Pengangkatan Honorer jadi PPPK, Nasib Non-Database BKN, Oh

2 PR Besar Pengangkatan Honorer jadi PPPK, Nasib Non-Database BKN, Oh

Kamis, 20 Juni 2024 – 14:02 WIB 2 PR Besar Pengangkatan Honorer jadi PPPK, Nasib Non-Database BKN, OhFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comAnggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus memperjuangkan nasib honorer tidak masuk database BKN agar bisa diangkat menjadi PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyebut ada dua pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah terkait pengangkatan non-ASN atau honorer jadi PPPK.

Pertama, yakni bagaimana pemerintah menuntaskan 2,3 juta honorer untuk diangkat jadi PPPK paling lambat Desember 2024.

Kedua, mencari solusi masalah honorer yang tidak terdata dalam database BKN.

Baca Juga:
  • Begini Cara Mbak Ita Mempersiapkan Guru Honorer jadi PPPK, Keren nih

“Bagaimana dengan orang-orang (honorer, red) yang sudah bekerja 10 tahun, belasan tahun, hingga 20 tahun, tetapi tidak masuk update data (BKN),” kata Guspardi saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah forum honorer, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senayan, Rabu (19/6).

Forum pegawai non-ASN atau honorer yang hadir antara lain Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-nakes (FHKN), Aliansi Honorer Nasional (AHN), Ikatan Bidan Indonesia, hingga Forum Penyuluh Nusantara.

Guspardi mengatakan, saat rapat dengan Komisi II DPR, MenPAN-RB Azwar Anas mengatakan bahwa honorer yang dijamin bakal diangkat menjadi PPPK hanya non-ASN yang sudah masuk database BKN, yang jumlahnya mencapai 2,3 juta.

Baca Juga:
  • Angin Surga dari Senayan untuk Honorer Non-Database BKN, Tepuk Tangan

Namun, Guspardi menduga, sebagian honorer yang tidak masuk database BKN merupakan korban kezaliman.

Menurutnya, ada oknum-oknum pejabat di daerah yang sengaja menghambat honorer tertentu agar tidak bisa masuk database BKN.