cemara toto togel

cemara toto togel,paito hongkong 6 angka,cemara toto togel

NUSANTARA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyisihkan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 sebesar Rp 4,1 triliun.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Zainal Fatah saat ditemui usai Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangan 2025 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Di catatan kami itu ada Rp 4,13 triliun," ujar Zainal Fatah.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan penanganan banjir di kawasan IKN, pembangunan jalan tol, hingga proyek di sektor permukiman dan perumahan.

Adapun pada tahun 2025, pagu indikatif Kementerian PUPR adalah sebesar Rp 75,63 triliun.

Baca juga: Dari Peletakan Batu Pertama ke-7, Investasi IKN Tembus Rp 5,37 Triliun

Pagu indikatif tersebut jauh lebih sedikit dari kebutuhan pagu anggaran tahun 2025 yang diajukan oleh Kementerian PUPR yakni Rp 212,58 triliun.

Selain itu, anggaran tahun 2025 juga lebih sedikit dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp 157,73 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, skenario pemberian anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas ini sejatinya berpola.

Basuki juga pernah mendapati penurunan anggaran yang diberikan jelang bergantinya pemerintahan baru pada tahun 2013-2014 lalu.

"Kalau saya lihat sejarah tahun 2013-2014 itu Rp 76 triliun, tapi begitu Pak Jokowi masuk jadi Rp 120 triliun. Nah ini hampir sama skenarionya," papar Basuki saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi pemerintahan baru dalam menyusun anggaran sesuai program kerja prioritasnya.

"Itu untuk memberikan room kepada pemerintah baru untuk membuat prioritasnya," tegas Basuki.

Basuki menegaskan bahwa penurunan anggaran tahun 2025 tidak akan mengganggu proyek infrastruktur yang tengah dibangun karena pekerjaannya dilakukan dengan kontrak tahun jamak (MYC).