score808 bri liga 1

    Release time:2024-10-06 10:05:06    source:erek2 tokek   

score808 bri liga 1,x8 speeder higgs domino login fb,score808 bri liga 1

JPNN.com » Nasional » Humaniora » Unhas Jadi Tuan Rumah FGD Ketiga BPIP untuk Membahas Etika Penyelenggara Negara

Unhas Jadi Tuan Rumah FGD Ketiga BPIP untuk Membahas Etika Penyelenggara Negara

Selasa, 17 September 2024 – 08:15 WIB Unhas Jadi Tuan Rumah FGD Ketiga BPIP untuk Membahas Etika Penyelenggara NegaraFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comKepala BPIP Yudian Wahyudi. Foto: Dokumentasi Humas BPIP

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Hasanuddin di Makassar akan menjadi tuan rumah Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Selasa (17/9/2024).

FGD ini bertujuan untuk membahas "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara" dan berfokus pada upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan etika yang dihadapi oleh para pejabat publik.

FGD ini merupakan bagian dari serangkaian diskusi yang diadakan di berbagai daerah untuk menangani isu etika dan moralitas dalam pemerintahan.

Baca Juga:
  • BPIP Gelar FGD Bertema Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara

Kali ini akan menghadirkan narasumber yang terdiri dari pakar hukum, politik, hak asasi manusia, pegiat antikorupsi, akademisi, dan aktivis.

Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan kompilasi rekomendasi dan dokumentasi yang akan diterbitkan dalam bentuk buku bunga rampai.

"Penyelenggaraan FGD ini bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat integritas pejabat publik," tulis BPIP dalam keterangannya.

Baca Juga:
  • BPIP: Paskibara Tampil Prima

Dengan latar belakang sejumlah kasus pelanggaran etika yang mencuat, termasuk korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, kegiatan ini menjadi penting untuk membahas dan mencari solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut.

Sebagai upaya konkret, BPIP menggarisbawahi pentingnya pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kantian, dimana pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.