guatoto

guatoto,evodomino qq,guatoto

NUSANTARA, KOMPAS.com - Hingga kini, terdapat 650 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah dibina oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan instansi mitra.

Jumlah ini meningkat dibanding periode Juni 2023 yang hanya sejumlah 417 UMKM.

Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya memastikan, OIKN akan selalu mengawal untuk mengembangkan potensi dan daya saing UMKM, dan masyarakat di IKN.

"Tentunya kami sudah memulai mengembangkan potensi ekonomi dari masyarakat di kawasan IKN. Pada tahun berikutnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini akan diperkuat oleh kolaborasi intansi pusat-daerah, dengan fokus yang dirancang bersama," ujar Jaka, Rabu (28/8/2024).

Baca juga: Kontroversi Rancangan Istana Garuda di IKN, Menggugat Peran IAI/DAI

Jaka juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan sebuah kebijakan.

Hal ini sebagaimana arahan Presiden Jokowi bahwa Pembangunan IKN bukan hanya fisik semata tetapi juga pembangunan manusia merupakan modal penting dalam pembangunan IKN untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Maka, perlu kolaborasi antar pihak. Dalam hal ini Kementerian Koordinator PMK, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, dan akan ada intasi atau pihak lain yang bisa andil. Tentunya kami siap untuk bekerja sama untuk memastikan Indonesia Emas 2045 terwujud," tutur Jaka.

Sebelumnya, digelar rapat koordinasi untuk membahas peningkatan kapasitas SDM, sejalan dengan spirit pembangunan IKN yang modern dan berkelanjutan.

Baca juga: Selain Masjid, Pembangunan Tempat Ibadah di IKN Masih Proses Desain

Rapat tersebut berlangsung di Gedung Kementerian Koordinator 1 IKN, pada Rabu (28/8/2024), dan dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy.

Menko PMK menegaskan, peningkatan kapasitas SDM memerlukan perumusan strategi dan kebijakan yang efektif, agar menjadi fokus dalam pembangunan IKN.

Sebagai langkah awal, dilakukan identifikasi untuk memastikan ketersediaan SDM yang mumpuni, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Di antaranya soal pendidikan dasar dan lanjutan, kesehatan individu, hingga kesenjangan sosial di masyarakat.

"Kita masih mengumpulkan masalah-masalah yang ada di wilayah IKN yang berkaitan dengan SDM. Kita juga minta penjelasan dari K/L terkait yang memang di bawah koordinasi Kemenko PMK yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Sosial," jelas Muhadjir.

Baca juga: Area Parkir hingga Guide Disiapkan bagi Warga yang Berkunjung ke IKN

Dia akan mendorong beberapa perguruan tinggi di IKN dan daerah penyangga, yang dapat menyiapkan program studi yang berguna pada masa depan, futuristik, dan dapat menopang kebutuhan angkatan kerja.

Selain itu, Kemenko PMK juga akan menginventarisasi informasi penunjang kebijakan, dengan mengikutsertakan OIKN, Pemprov Kaltim, Pemkab Penajam Paser Utara, serta Pemkab Kutai Kartanegara.