Wapres Ingatkan Jurnalistik Investigasi Hak Publik

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa jurnalistik investigasi merupakan hak publik.

Dia mengatakan hal tersebut menyikapi salah satu poin yang menjadi polemik dalam RUU Penyiaran, yakni pelarangan penayangan jurnalistik investigasi.

Wapres terlebih dahulu mengatakan bahwa kebebasan pers yang sudah ditekankan dalam Undang-Undang Pers tidak terkendala dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

• RUU Penyiaran Dianggap Berpotensi Bungkam Kebebasan Pers

"Yang penting itu masalah kebebasan pers sesuai undang-undang yang ada itu tidak terkendala," ujar Wapres seusai meninjau keberangkatan jemaah haji asal Aceh, di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, Rabu (29/5).

Wapres meminta agar pembahasan mengenai RUU Penyiaran dapat melibatkan semua pemangku kepentingan agar mendapat semua masukan.

Wapres pun mengimbau agar DPR tidak terburu-buru dalam memutuskan pengesahan RUU Penyiaran.

• Masyarakat Akademik UMY Sikapi RUU Penyiaran, Tegas!

Wapres juga menyinggung salah satu poin yang menjadi polemik dalam RUU Penyiaran, yakni pelarangan penayangan jurnalistik investigasi.

Menurut Wapres jurnalistik investigasi adalah bentuk hak publik yang harus diberikan kesempatan, tetapi dilakukan dengan aturan-aturan yang perlu disepakati.